Direktur RS Meuraxa Ungkap Persepsi Keliru Masyarakat Ketika Berobat Gratis

Ketua FJPI Aceh, Saniah LS (kiri) menyerahkan piagam penghargaan kepada ketiga narasumber usai acara pelatihan jurnalis di Kantor AJI Banda Aceh, Sabtu (21/04/2018)

 

 

HABADAILY.COM – Direktur Rumah Sakit Meuraxa, Banda Aceh, dr Fujiati menjadi salah satu narasumber pada pelatihan jurnalis tentang isu-isu kesehatan yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Aceh di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Sabtu (21/04/2018).

Pada acara FJPI memperingati Hari Kartini tersebut,  dr Fujiati menyampaikan tentang prosedur pelayanan kepada masyarakat ketika berobat gratis di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini. Kata dia, masih ada persepsi keliru di masyarakat ketika datang ke rumah sakit untuk berobat gratis.  

“Isu kesehatan dalam pemberitaan sudah cukup baik, tapi di era JKN ini, masyarakat masih belum, seluruhnya memahami prosedur untuk datang berobat ke rumah sakit. Sering kali mereka pergi berobat kerumah sakit, datang tanpa membawa identitas apapun, dan masyarakat ini ditolak. Begitulah prosedurnya,” terang Direktur RSUD Meuraxa  pada acara yang juga dihadiri dua narasumber  lain, yakni Kepala UPTD Puskesmas Baiturrahman, dr. Suraiya dan Wartawan Senior Adi Warsidi.

Masih menurut dr Fujiati, hubungan baik antara pihak rumah sakit, dengan teman-teman media, sangat penting dijalin, guna memberi informasi kepada masyarakat. Terutama informasi terkait pelayanan apa saja yang dapat pihak rumah sakit berikan.

Seperti pentingnya KTP ketika berobat gratis. Pasalnya masih ada masyarakat yang terpaksa ditolak pihak rumah sakit karena tidak membawa kartu identitas. Pasien yang berobat beranggapan, layanan kesehatan gratis dari pemerintah dapat mereka peroleh meskipun tanpa membawa KTP.

“Pihak media juga harus menginformasikan kepada masyarakat, sebenarnya berobat ke rumah sakit itu bukanlah gratis. Pemerintahlah yang membayar iyuran untuk masyarakat yang datang berobat. Sehingga rumah sakit tetap bisa melakukan pelayanan lebih baik,” ujar Direktur RSUD Meuraxa.

Menurut Derektur RSUD Meuraxa KTP adalah modal dasar berobat ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan layanan yang baik dari pihak rumah sakit.

Senada juga disampaikan dr Suraiya, dari Pukesmas Baiturrahman. Menurutnya, sebenarnya membawa KTP pun, belum pula menyelesaikan pendataan. Sebab, ada dari masyarakat yang membawa KTP tapi, saat nama dan nomor identitas dimasukkan kelayar komputer, ternyata data mereka tidak ada sebagai penerima layanan kesehatan seperti JKN misalnya.

“Sekali, dua kali, pasien yang tidak bawa kartu identitas kami terima. Dan mereka kami dorong untuk melengkapi data itu saat kembali berobat. Tapi jarang sekali yang melakukan prosedur,” kata dr Suraiya.

Ia melanjutkan, masyarakat juga harus berobat, di mana ia terdaftar berdasarkan KTP yang mereka miliki. Jika tak mengikuti hal tersebut, maka itu sama saja dengan mengambil hak berobat orang lain dalam satu puksemas misalnya.

Dalam hal ini, Adi Warsidi, mantan Ketua  AJI mengimbau kepada para jurnalis untuk lebih peduli terhadap isu-isu informasi kesehatan seperti yang disampaikan pihak rumah sakit.

“Yang menarik ditulis itu, bukan hanya soal kasus yang terjadi, di rumah sakit, penyelewengan, atau adanya kematian yang dianggap mencurigakan. Bukan hanya soal kasus-kasus, tapi juga soal informasi lainnya. Informasi seperti yang disampaikan pihak rumah sakit tadi, juga penting untuk dikedepankan,” imbau Jurnalis media Tempo ini.

Ketua FJPI Aceh, Saniah LS berharap pelatihan tentang isu-isu kesehatan inidapat menambah wawasan jurnalis di Banda Aceh, terutama mengenai apa-apa yang tidak boleh dilanggar saat peliputan, karena rumah sakit punya kode etik, begitu pula dengan jurnalis. 

“Kita berharap dengan adanya forum seperti ini dengan mendatangkan narasumber langsung dari rumah sakit, pihak rumah sakit dapat memahami tugas jurnalistik, dan jurnalis juga mengetahui kode etik pihak rumah sakit. Saling memahami kode etiknya dan kerja masing-masing, saya pikir ke depannya jurnalis akan lebih mudah mendapat dan menyampaikan informasi yang ada,” kata Ketua FJPI Aceh.[jp/ril]